Electronic government yang biasa disingkat e-Gov merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan. Tujuannya tentu saja untuk menciptakan interaksi yang transparan, nyaman, dan murah, antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pelaku usaha, dan antar pemerintahan.
Onno W. Purbo sedang memberikan kuliah umum dihadapan mahasiswa Fisip Unpad.
Hari ini, Rabu (3/11) bertempat di Gedung D kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Unpad di Jatinangor, digelar kuliah umum tentang e-Gov dengan mengundang pakar teknologi informasi, Onno W. Purbo.
e-Gov memang menawarkan kemudahan, namun dalam praktiknya hal itu tidaklah sederhana. Menurut Onno, teknologi informasi hanyalah alat yang bisa digunakan untuk tujuan-tujuan pemerintahan yang lebih baik. Di dalamnya termasuk pengelolaan pengetahuan, efisiensi berbagai proses pelayanan, dan sebagainya.
Melihat e-Gov yang belum sepenuhnya berjalan di negara ini, Onno menilai pemimpim adalah titik sentral implementasi yang masih perlu dibenahi. Sistem integral ini memerlukan pemimpin yang memiliki visi, tahu jalan yang perlu ditempuh, menunjukkan jalan tersebut, kemudian ia sendiri pun melalui jalan itu. “Mencari birokrat dan politikus relatif mudah, mencari leader tidak mudah,” ungkapnya.
Persoalan pemimpin ini menjadi penting karena dalam penerapan e-Government diperlukan perubahan struktural. Sebagai contoh, saat ini jika seorang warga negara hendak mengurus kartu tanda penduduk, kita masih menemukan pelanggaran aturan. KTP yang jelas-jelas dinyatakan gratis pun nyatanya masih perlu “pelicin” agar bisa diurus. Bila e-gov dijalankan dan segala urusan dilakukan melalui sistem online, bukan mustahil para petugas korup itu akan angkat suara. Maka kiranya benar yang dikatakan Onno, “Kita perlu pemimpin berani, cuma itu.”
Lalu saat ditanya apakah Indonesia siap untuk menjalankan sistem ini, Onno pun mengajukan sebuah pertanyaan balik yang patut kita tanyakan pada diri sendiri. “Apakah rakyat tidak ingin mengurus KTP dan lain sebagainya dengan lebih mudah, murah, dan cepat?,” ujarnya.
Kalau jawabannya iya, maka seharusnya tak ada lagi yang harus membuat kita ragu. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksakan apa yang dibutuhkan oleh warganya, karena atas dasar itulah sebuah negara ada. “Sayangnya sekarang ini masih banyak pejabat yang memandang e-Gov sebagai proyek untuk membuka kemungkinan meraup uang lebih banyak, bukan demi kepentingan rakyat,” ungkapnya.
.jpg)
.jpg)